Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Anak Bangsa

Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Anak Bangsa

Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Anak Bangsa

Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Anak Bangsa

Zonasi Sekolah

Obatsipilisampuh.id – Kebijakan Zonasi Sekolah merupakan program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan anak bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) yang mengangkat tema “Di Balik Kebijakan Zonasi” di Aula Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (1/7/2019).

“FMB’9 ini merupakan program Kemkominfo untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah yang sedang hangat di masyarakat. Saat ini, masalah zonasi sekolah ini sudah menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat,” jelas Niken.

Sekjen Kemkominfo

Sekjen Kemkominfo Niken Widiastuti menjelaskan, program zonasi ini merupakan pengembangan dari program rayonisasi sekolah yang sudah berlangsung sejak lama.

“Selain meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu tujuan dari zonasi ini adalah agar jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggalnya ke sekolah tidak terlalu jauh,” ulas Niken.

Dari kebijakan baru di zonasi ini, lanjut Sekjen Kemkominfo, sudah tentu ada hal-hal baru menuju ke arah perbaikan dibanding kebijakan sebelumnya. “Sehingga, memang dibutuhkan sosialisasi yang maksimal oleh pemerintah terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam program zonasi ini,” pungkas Niken.

Perlu Dukungan Semua Pihak

Penerapan kebijakan zonasi memerlukan kolaborasi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan sistem zonasi yang maksimal demi mencapai pemerataan kualitas pendidikan di tanah air. Itulah sebabnya, segera diterbitkan peraturan presiden (perpres) untuk mendukung pelaksanaan sistem zonasi pendidikan.
Sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, perpres itu juga akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, KemenpanRB.

Dalam perbantuan integrasi mendukung sistem zonasi itu, Chatarina menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan. Kemudian, sambung dia, Kementerian Agama memastikan satuan pendidikan forml dan nonforma yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan.

“Kemenristekdikti menyingkronkan lembaga pendidikan-tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional,” tuturnya.

Lalu, kata dia, KemenPUPR berperan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis zonasi. Kemenkeu, menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan. Sedangkan Bappenas, tambah dia, menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidan pendidikan sesuai zonasi pendidikan.

“Dan Kementerian PANRB melakukan pengendalian atas formasi guru,” tuturnya.

Manfaat Zonasi Pendidikan

Dingatkan pula oleh Chatarina, sistem zonasi pendidikan memiliki sejumlah manfaat. Yakni, mendektkan anak dengan sekolah sehingga mendukung program penguatan pendidikan karaker, sesuai yang diamanatkan Perpres 87/2017 tentang optimalisasi tri pusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan.

“Kemudian menghilangkan label sekolah favorit dan unggulan, dan menjadikan konisi sekolah menjadi lebih heterogen,” paparnya.

Lalu, Chatarina juga menegaskan, melalui zonasi juga bisa ditemukan lebih dini anak putus sekolah. Dimana kemudian didorong agar bisa kembali bersekolah, demi terwujudnya wajib belajar 12 tahun.

“Dan yang terakhir, pemanfaatan sistem zonasi adalah mendukung pemenuhan SPM oleh pemda,” tuturnya.

Hadir sebagai narasumber kali ini, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nurcahya Murni, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ketifah Sjaefudian, dan Anggota Ombudsman RI Ahmad Su’adi.

Baca Juga :

Ajak Kaum Perempuan Manfaatkan Gadget untuk Go Online

Ajak Kaum Perempuan Manfaatkan Gadget untuk Go Online

Ajak Kaum Perempuan Manfaatkan Gadget untuk Go Online

Ajak Kaum Perempuan Manfaatkan Gadget untuk Go Online

Gadget atau handphone

Obatsipilisampuh.id – Gadget atau handphone tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk bermedia sosial semata. Lebih dari itu, banyak cara dan inovasi-inovasi baru untuk memanfaatkannya di era digital saat ini.

Dalam populasi penduduk, gadget sangat berpengaruh dalam memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah pengguna gadget yang semakin banyak. Sehingga, setiap orang dengan mudah memasarkan produknya melalui online.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman

Demikian disampaikan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary dalam acara Pojok Pintar Sisternet di Press Room Kominfo, Kamis (4/7/2019). 

Dalam kesempatan tersebut

Septriana mengajak para Sisternet dan perempuan Indonesia tentang pentingnya pemanfaatan UKM Perempuan (UKMP) Go Online. Melalui berbagai aplikasi di gadget, UKM Perempuan Go Online mampu memberikan nilai tambah dalam perekonomian.

“Saya mengajak supaya teman-teman memanfaatkan gadget bukan hanya digunakan untuk bermedia sosial dengan grup WA. Tapi, bagaimana bisa memberikan kontribusi yang cukup besar, memberikan nilai ekonomi untuk kita maupun keluarga, dan untuk Indonesia,” kata Septirana. 

Septriana, juga bisa melalui UKM Perempuan Go Online

Salah satu cara memanfaatkan gadget menurut Septriana, juga bisa melalui UKM Perempuan Go Online. Belum lagi, penggunaan gadget di Indonesia sangat tinggi, yakni dari jumlah penduduk di Indonesia, lebih dari 50 persen diantaranya aktif menggunakan alat komunikasi tersebut. 

‘Yaa, kita tau bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa, dan sangat tinggi sekali dengan perkembangan pengguna internet kita. Pengguna internet saat ini yaitu 171 juta jiwa. Artinya, sudah melebihi daripada setengah penduduk Indonesia, dan kita cukup bangga,” imbuhnya

Lanjut Septriana, perempuan Indonesia juga harus mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam bidang ekonomi. 

” Pemerintah juga senantiasa meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” pungkasnya.